Kamis, 23 Januari 2014

Implementasi manajemen berbasis madrasah

Melalui MBM, madrasah dikembangkan menjadi lembaga pendidikan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab secara luas untuk mandiri, maju dan berkembang berdasarkan kebijakan dasar pengelolaan pendidikan yang di tetapkan pemerintah. Persoalan yang muncul adalah apakah kondisi actual madrasah-madrasah di Indonesia beserta sumber dayanya sudah memiliki kesiapan untuk melaksanakan inovasi yang akan mengubah pola dan system manajemen madrasah

Implementasi MBM di Indonesia perlu di dukung oleh perubahan mendasar dalam kebijakan pengelolaan madrasah yang menyangkut aspek-aspek berikut :

  • Iklim madrasah yang kondusif
    Pelaksanaan MBM perlu di dukung oleh iklim madrasah yang kondusif bagi terciptanya suasana yang aman, nyaman dan tertib sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan tenang dan menyenangkan (enjoyable learning).
  • Otonomi madrasah
    Dalam MBM, kebijakan pengembangan kurikulum dan pembelajaran beserta system evaluasinya harus di desentralisasikan ke madrasah agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara lebih fleksibel. Pemerintah pusat, dalam hal ini Depdiknas, dan Depag hanya menetapkan standard Nasional yang pengembangannya diserahkan kepada madrasah. Dengan demikian desentralisasi kebijakan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran beserta system evaluasinya merupakan pra syarat untuk mengimplementasikan MBM secara utuh.
  • Kewajiban madrasah
    MBM yang menawarkan keleluasaan dalam pengelolaan pendidikan memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala madrasah, guru dan tenaga kependidikan yang professional.
    Dengan demikian, madrasah dituntut mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan bertanggung jawab baik terhadap masyarakat maupun pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap peserta didik.
  • Kepemimpinan madrasah yang demokratis dan professional
    Pelaksanaan MBM memerlukan sosok kepala madrasah yang memiliki kemampuan mangeril dan integritas professional yang tinggi, serta demokratis dalam proses pengambilan keputusan-keputusan mendasar. Pada umumnya, kepala madrasah di Indonesia belum dapat dikatakan sebagai manager professional karena system pengangkatan selama ini tidak di dasarkan pada kemampuan atau pendidikan professional, tetapi lebih kepada pengalaman menjadi guru.
  • Revitalisasi partisipasi masyarakat dan orang tua
    Kebanyakan madrasah adalah swasta yang di bangun oleh individu atau masyarakat muslim sebagai wujud panggilan  dan kesadaran keberagamaan masyarakat muslim terhadap pentingnya pelestarian ajaran agama kepada anak-anak generasi penerus. Sehingga perkembangan madrasah amat tergantung pada seberapa besar perhatian dan komitmen mereka, masyarakat yang melengkapinya terhadap kemajuan pendidikan islam.
    Dalam implementasi MBM, partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat dan pihak orang tua dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program-program madrasah perlu dibangkitkan kembali. Wujud keterlibatan, bukan hanya dalam bantuan financial tetapi lebih dari itu dalam pemikiran-pemikiran untuk peningkatan kualitas madrasah.