Rabu, 25 Desember 2013

Kegagalan pelaksanaan demokrasi liberal

Kegagalan pelaksanaan demokrasi liberal

  • Dominannya kepentingan partai politik dan golongan sehingga menyebabkan konstituante digunakan sebagai ajang konfl ik kepentingan.
  • Kegagalan konstituante menetapkan dasar negara yang baru.
  • Masih rendahnya tingkat perekonomian masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak tertarik untuk memahami proses politik.
Kegagalan sistem parlementer dibuktikan dengan kegagalan parlemen menyusun konstitusi negara. Sidang konstituante mampu
memenuhi harapan bangsa Indonesia. Hingga akhirnya, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi:
  • menetapkan pembubarkan konstituante,
  • menetapkan UUD 1945 berlaku kembali dan tidak berlakunya UUDS 1950,
  • pembentukan MPRS dan DPAS.
  • Pelaksanaan pada masa demokrasi terpimpin (1959 – 1965)
Masa demokrasi terpimpin berlangsung antara tahun 1959 hingga 1965. Masa ini dikenal dengan istilah Orde Lama. Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan demokrasi dipimpin langsung oleh Presiden Sukarno. Dasar dari penerapan demokrasi terpimpin adalah sila keempat Pancasila. Presiden menafsirkan bahwa kata dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan , berarti pimpinan terletak di tangan “Pemimpin Besar Revolusi”.