Senin, 18 Maret 2013

Yurisdiksi suatu negara

Yurisdiksi suatu negara di dalam wilayahnya dapat terbagi atau tergambarkan oleh kekuasaan atau kewenangan negara sebagai berikut

  • Kekuasaan membuat peraturan atau perundang-undangan yang mengatur hubungan atau status hukum orang atau pristiwa-pristiwa hukum didalam wilayah. Kewenangn seperti ini bisanya dilaksanakan oleh badan legislative.
  • Kewenangan negara memaksakan atau menegakkan (enporce) agar subje hukum menaati aturan. Tindakan pemaksaan ini dilakukan oleh badan eksekutif yang umumnya tampak pada bidang-bidang negara misalanya kekuasaan untuk menolak atau memberi ijin, subsidi, kontrak-kontrak dan lain-lain. Yurisdiksi ini dsebut sebagai yurisdiksi eksekutif.
  • Kekuasaan (Pengadilan0 untuk mengadili orang (subjek hukum) yang melanggar perundang-undangan, kekuasaan ini di sebut pula sebagai judicial jurisdiction (jurisdiksi pengadilan)
Jurisdiksi dapat di bedakan antara jurisdiksi perdata dan jurisdiksi pidana. Jurisdiksi perdata adalah kewenangan hukum pengadilan terhadap perkara-perkara yang menyangkut keperdataan baik yang bersifat nasional, maupun internasional (yaitu pada pihak atau objek perkaranya terdapat hukum asing). Jurisdiksi pidana adalah kewenangan (hukum) pengadilan terhadap perkara-perkara yang bersifat kepidanaan baik yang tersangkut didalamnya unsure asing maupun tidak.