Senin, 18 Maret 2013

Pinsip jurisdiksi territorial

Menurut pinsip jurisdiksi territorial, negara mempunyai jurisdiksi terhadap semua persoalan atau kejadian didalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip yang paling penting dan mapan dalam hukum internasional.

Menurut hakim Lord macmillan, suatu negara memiliki jurisdiksi terhadap semua orang, benda dan perkara-perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat.

Prnisip territorial ini berlaku pada hal-hal sebagi berikut:

  • Hak Lintas Damai di laut territorial
    Pinsip jurisdiksi territorial yang dimiliki oleh suatu negara (pantai) telah diakui sejak lama. Pengakuan dan pengaturan jurisdiksi negara pantai tampak dalam hasil komperensi kodifikasi hukum laut De hag 1930. Dalam komprensi ini diaku adanya 2 macam jurisdiksi nergara atas kapal laut yang berlayar di laut teritorialnya yaitu jurisdiksi criminal (pidana) dan jurisdiksi perdata.hasil komprensi ini di pertegas kembali oleh konvensi hukum laut jenewa 1958 tentang laut territorial dan jalur tambahan(pasal 19 dan 20.
  • Dua pasal tersebut menyatakan bahwa negara tidak dapat melaksanakan jurisdiksi criminal terhadap kapal selama melakukan lintasan kecuali
    • Apabila akibat kejahatan itu dirasakan di negara pantai
    • Apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian  negara tersebut atau ketertiban laut territorial
    • Apabila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nahkoda kapal atau oleh wakil diplomatic atau pejabat konsuler negara bendera
    • Apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap naerkotik atau bahan psikotropica
  • Adapun jurisdiksi negara pantai bidang perdata terhadap kapal asing berlaku ketentuan sebagai berikut:
    • Negara pantai seyogyanya tidak menghentikan atau mengubah arah lintasan kapal asing yang melintasi laut teritorialnya untuk tujuan melaksanakan jurisdiksi perdata terehadap seseorang yang berda ditas kapal itu
    • Negara pantai tidak dapat mengeksekusi atau menahan kapal untuk keperluan proses perdata, kecuali terdapat kewajuban atau tanggungjawab ganti rugi yang harus dipikul kapal itu
    • Ketentuan (B) diatas tidak mengurangi hak negara pantasi, untuk keperluan proses perdata, untuk mengeksekusi atau menangkap kapal asing yang berada di laut territorial atau yang sedang melintasi laut territorial setelah meninggalkan perairan pedalaman.,
  • Kapal Berbedera Asing dilaut territorial
    Dalam kasus ini tidak berlku bagi kapal perang dan kapal pemerintah asing yang menikamati kekebalan. Kapal perang dan kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan non komersial ini hanya tunduk kepada jurisdiksi legeslatif negara pantai artinya kapal-kapal itu tunduk kepada kewajiban untuk menghormati perundang-undangan negara pantai dan hukum kebiasaan.
  • Sepanjang menyangkut kapal perang dan kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan non komersial, terdapat dua teori kapal-kapl ini yakni.
    • Teori pulau terapung menurut teori ini kapal-kapal tersebut di perlakukan oleh negara lain sebgai bagian dari wilayah negara\
    • Teori yang menyakan bahwa pengadila negara pantai memberikan kekebalan tertentu kepada kapal asing beserta wakilnya.
  • Pelabuhan
    Pelabuhan adalah salahsatu bagian dari perairan pedalaman karena diperairan pedalaman ini suatu negara berdaulat penuh, maka kedaulatan penuh inipun berlaku dipelabuhan-pelabuhannya. Dipelabuahan negara pantai memiliki jurisdiksi terhadap tindak pidana yang mengganggu perdamaian dan kertertiban negara pantai.
  • Orang Asing
    Jurisdiksi territorial suatu negara terhadap orang asing sama halnya jurisdiksi territorial negara-negaranya. Tidak ada perlakuan khusus yang di berikan pada orang asing. Namun demikian seorang warga negara-negara asing dapat meminta kebebasan dari jurisdiksi territorial sustu negra dalam hal berikut
    • Dengan adanya imunitas tertentu orang asing itu menjadi tidak tunduk kepada hukum nasional negara pantai
    • Bahwa hukum internasional negara tersebut tidak sejalan dengan hukum internasional
  • Pengeculian terhadap jurisdiksi territorial
    Dalam hal tertentu jurisdiksi territorial kebal (tidak berlaku terhadap:
    • Negara dan kepala negara asing
    • Perwakilan diplomatic dan konsuler
    • Kapal pemerintah negara asing.