Jumat, 22 Maret 2013

Hak warganegara dalam pemilu

Hak-hak warganegara yang mendasar dalam Undang Undang Dasar 1945 salah satunya adalah hak warganegara untuk mempergunakan suaranya. Pengaturan hak warganegara untuk memilih dan dipilih juga termuat dalam UU RI No. 39 Thn. 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU RI No. 12 Thn. 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.

Dalam UU tentang Pemilu yaitu UU No.10 Thn. 2008, disebutkan di pasal 19 ayat 1 yang berbunyi: “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen tahun 1999-2002, yang tercantum hal dalam pasal 28E disebutkan: “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap warganegara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Jaminan terhadap hak ini telah dituangkan baik dalam Konstitusi (UUD 1945-Amandemen) maupun Undang-Undang, yakni UU RI No. 39 Thn. 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU RI No. 12 Thn.2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.

Setiap warganegara secara individu bebas menentukan penggunaan hak memilihnya, tanpa takut terhadap ancaman dalam bentuk apapun. Pemenuhan hak tersebut dijamin oleh undang-undang. Untuk itu, negara harus melindungi hak politik warga negara itu dari berbagai ancaman yang berasal dari kelompok masyarakat atau institusi negara. Jaminan perlindungan itulah yang akan menentukan kualitas pemilu.

Pemenuhan hak untuk menggunakan suara dalam Pemilu merupakan hak asasi manusia. Dan untuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, pemenuhan tersebut sudah semestinya dijamin oleh undang-undang. Hak memberikan suara dalam pemilu juga memberikan hak kepada pemilihnya untuk menggunakannya ataupun tidak. Dengan demikian, setiap orang bebas menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya itu.

Jika kemudian hak pilih direstorasi menjadi kewajiban memilih lewat seruan, imbauan atau fatwa, hal ini adalah bentuk pemaksaan. Memilih untuk tidak memilih dalam pemilu, bukan langkah yang salah. Sebab memilih adalah hak setiap orang. Tak satu pun peraturan yang mewajibkan masyarakat menggunakan hak pilih. Namun, dalam proses berdemokrasi, tidak menggunakan hak pilih, bukan pilihan terbaik.