Selasa, 05 Februari 2013

Teori pers tanggung jawab sosial

Menurut Krisna Harahap prinsip utama teori tanggung jawab sosial yaitu:

  • Media mempunyai kewajiban tertentu kepada masyarakat.
  • Kewajiban tersebut dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau professional.
  • Dalam menerima dan menerapkan kewajiban, media seyogyanya dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada.
  • Media seyogyanya menghindari segala sesuatu yang menimbulkan kejahatan, yang akan mengakibatkan ketidaktertiban atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama.
  • Media hendaknya bersifat pluralis dan mencerminkan kebhinekaan.
  • Masyarakat diberi kesempatan sama untuk mengemukakan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab.
  • Masyarakat memiliki, mengharapkan standar prestasi yang tinggi, dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum.
Mengenai kebebasan pers, Komisi Kemerdekaan Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers harus diberi arti:
  • Bahwa kebebasan tidaklah berarti bebas untuk melanggar kepentingan individu yang lain.
  • Bahwa kekebasan harus memperhatikan segi-segi keamanan negara.
  • Bahwa pelanggaran terhadap kemerdekaan pers membawa konsekuensi/ tanggung jawab terhadap ukuran yang berlaku.
Menurut teori tanggung jawab sosial, pembatasan terhadap kemerdekaan pers justru perlu diadakan untuk melindungi kehormatan dan nama baik individu/kelompok melindungi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, dan melindungi ketertiban serta keamanan baik yang datang dari dalam (subversi) maupun yang datang dari luar (agresi).

Perlunya pembatasan pers dimaksudkan untuk kepentingan keamanan sosial, ketertiban umum, memelihara persahabatan antarnegara, melindungi agama yang dianut oleh masyarakat, melindungi ras/golongan suku bangsa, melindungi orang/masyarakat, dan melindungi hak-hak peradilan terhadap contempt of count atau pengkhianatan/ pendiskreditan pengadilan.