Jumat, 15 Februari 2013

Penatagunaan tanah sebagai kunci keberhasilan infrastruktur

Permasalahan dalam pembangunan infrastruktur bukan saja datang dari faktor pembebasan tanah, namun secara keseluruhan tetap saja terfokus pada kompleksitas pertanahan, baik dari aspek perizinan maupun penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Sebagai contohnya, infrastruktur yang berupa jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dapat menjadi masalah karena melintasi kawasan permukiman, apalagi yang padat penduduknya, sehingga akhirnya memerlukan biaya yang besar untuk relokasi sekaligus penyediaan tanah pengganti.

Kompleksitas pertanahan juga sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang juga memiliki dimensi ruang yang cukup luas. Dalam Keputusan Presiden RI No. 81 Tahun 2001 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, disebutkan dalam Pasal 2, bahwa pembangunan infrastruktur mencakup :

  • prasarana dan sarana perhubungan : jalan, jembatan, jalan kereta api, dermaga, pelabuhan laut, pelabuhan udara, penyeberangan sungai dan danau;
  • prasarana dan sarana pengairan: bendungan, jaringan pengairan, bangunan pengendalian banjir, pengamanan pantai, dan bangunan pembangkit listrik tenaga air;
  • prasarana dan sarana permukiman, industri dan perdagangan: bangunan gedung, kawasan industri dan perdagangan, kawasan perumahan skala besar, reklamasi lahan, jaringan dan instalasi air bersih, jaringan dan pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan sistem drainase;
  • bangunan dan jaringan utilitas umum: gas, listrik, dan telekomunikasi. Selain memiliki dimensi ruang yang luas, pembangunan infrastruktur juga menghadapi tiga dimensi permasalahan.
Pertama, membutuhkan invetasi yang cukup besar, waktu pengembalian modal yang panjang, pemanfaatan teknologi tinggi, perencanaan dan implementasi perlu waktu panjang untuk mencapai skala ekonomi yang tertentu. Kedua, pembangunan menjadi prasyarat bagi berkembangnya kesempatan dan peluang baru di berbagai bidang kehidupan. Ketiga, adanya persaingan global dan sekaligus memenuhi permintaan investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Ditambah lagi dengan adanya 2 (dua) matra yang harus dimiliki dalam penyediaan infrastruktur, yaitu matra fisik dan matra pelayanan. Infrastruktur tidak selesai dibangun secara fisik saja, namun menuntut adanya operasional dengan mengedepankan kualitas pelayanan jasa dan efektivitas pengelolaan infrastruktur.

Melihat begitu banyaknya peran maupun dimensi permasalahan serta tantangan dalam pembangunan infrastruktur, maka perlu diupayakan pencegahan guna meminimalisir munculnya permasalahan. Adanya ganti rugi kepada masyarakat karena pembebasan tanah ternyata menghadapi banyak kendala. Selain membutuhkan waktu yang lama karena sulit mencapai kesepakatan harga dengan pemilik tanah, ternyata ganti rugi secara fisik (dalam bentuk uang) saja tidak cukup.

Pemerintah yang dalam hal ini sebagai pemilik pembangunan infrastruktur juga harus menghitung dan memikirkan ganti kerugian non fisik seperti pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena proyek pembangunan. Selain itu, juga upaya pemindahan (relokasi) masyarakat ke lokasi yang baru. Pemindahan ini juga harus memperhatikan kesiapan masyarakat yang akan menerima pendatang baru di atas tanah demi mencegah terjadinya konflik sosial antara penduduk lokal dan para pendatang.

Permasalahan lain dalam ganti rugi tanah adalah menentukan pihak-pihak yang akan diberi ganti rugi karena ada pihak yang terkena langsung dan tidak lansung. Di samping itu, adanya pihak ketiga (termasuk calo dan spekulan tanah) yang sudah membeli tanah dari pemilik asal, sehingga akhirnya menambah kesulitan bagi Panitia Pembebasan Tanah.