Kamis, 14 Februari 2013

Cara mendirikan PT

Berbicara mengenai Perseroan Terbatas kita perlu mengetahui bagaimana pendirian Perseroan Terbatas (PT). Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas: Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaries yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal 7 ayat (2): Setiap pendiri-pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Syarat material dalam Pasal 31,32,dan 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas:

  • Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
  • Saham dapat atas nama atau petunjuk.
  • Modal dasar paling sedikit Rp. 50.000.000,00.
  • Modal terbagi dalam nominal saham.
  • 25% modal harus ditempatkan dan disetor penuh.
Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (2) KUHD, PT harus didirikan dengan akta notaries, dengan ancaman tidak sah bila tidak demikian. Akta notaries ini adalah syarat mutlak untuk mengesahkan pendirian PT. Akta notaries pendirian itu berisi persetujuan mendirikan PT yang di dalamnya dimasukkan anggaran dasar (statute) PT, yang memuat: nama PT, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, lamanya akan bekerja, cara-cara bekerja dan bertindak terhadap pihak ketiga, hak dan kewajiban persero dan pengurus.
Menteri kehakiman memberikan pengesahan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 37 dan Pasal 50 KUHD sebagai berikut:
  • Harus nyata bahwa perseroan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 37 ayat (1)).
  • Akta pendirian tidak boleh membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang melanggar sesuatu yang telah diatur di dalam Pasal 38 s.d Pasal 55 KUHD, misalnya tidak disebutkan berapakah jumlah modal perseroan.
  • Dari akta harus nyata bahwa para pendiri pertama bersama-sama telah menetapkan (berjanji menyetor) sedikitnya seperlima dari modal perseroan atau modal dasar (vide Pasal 50 KUHD).
  • Dari sumber-sumber resmi yang dapat dipercaya diperoleh cukup alasan untuk menduga bahwa para pendiri tidak bertindak sebagai kedok-kedok belaka untuk orang-orang asing.
  • PT yang bersangkutan berkediaman di Indonesia.
Semua sarjana sependapat bahwa PT berstatus badan hukum, kemudian yang menjadi masalah kapan PT itu dianggap mulai mempunyai status badan hukum? Dari penjelasan diatas ada dua syarat pokok untuk syahnya berdirinya PT yaitu:
  • Akte pendirian harus dibuat dalam bentuk otentik (pasal 38)
  • Akte pendirian ini harus mendapatkan pengesahan Memteri kehakiman (pasal 36 ayat 2).
Disamping syarat pokok ini, ada tambahan syarat lainnya yaitu harus:
  • Mendaftarkan akte tersebut (pasal 38 ayat 2)
  • Mengumumkan dalam BN (pasal 38 ayat 2)
  • (Latief Syafradji,1987:61)