Kamis, 31 Januari 2013

Pembentukan MPRS

Presiden Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) melalui Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Keanggotaan MPRS terdiri atas anggota-anggota DPR sebanyak 261 orang, utusan daerah 94 orang, dan waki 1 golongan sebanyak 200 orang.

Menurut Penpres No. 12 Tahun 1959, tugas MPRS hanya terbatas pada kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal ini menunjukkan bahwa presiden berusaha membatasi kewenangan MPRS. Demikian pula tentang keberadaan semua pimpinan MPRS yang dalam praktiknya diangkat oleh presiden.

Pada tahun 1960-1965 MPRS telah melakukan tiga kali persidangan yang dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung. Adapun sidang-sidang tersebut adalah sebagai berikut.

  • Sidang Umum pertama (10 November – 7 Desember 1960) menghasilkan ketetapan,yakni
    • Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 yang menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara.
    • Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
  • Sidang Umum kedua (15-22 Mei 1963) yang menghasilkan Ketetapan MPRS No. Ill/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Presiden Soekarno/Mandataris MPRS MenjadiPresiden Seumur Hidup.
  • Sidang Umum ketiga (11-16 April 1965) yang menghasilkan Ketetapan MPRSNo. V/MPRS/1965 tentang pidato Presiden Soekarno berjudul Berdiri di atas KakiSendiri (Berdikari) sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri Indonesia.