Sabtu, 29 Desember 2012

Pusat beban kebijakan

Pusat beban kebijakan merupakan pusat pertanggungjawaban yang jumlah input (beban)-nya yang diestimasikan tidak tersedia. Oleh karena itu, beban-beban yang dikeluarkan tergantung pada penilaian manajemen, atas jumlah yang memadai untuk suatu kondisi.

Contoh: Unit-unit administratif dan pendukung, seperti bagian akuntansi, hubungan masyarakat (humas), legal (hukum), bagian sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan (R & D).

Ciri-ciri pengendalian pusat beban kebijakan:

  • Setiap kegiatan harus dilakukan penyusunan anggarannya. Pendekatan dalam penyusunan anggaran yang bisa digunakan adalah management by objective (suatu proses formal, dimana pembuat anggaran mengusulkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dan menyarankan ukuran untuk evaluasi kinerjanya), yang bisa dilakukan dengan incremental budget (beban sekarang dijadikan dasar) atau zero-base review (anggaran selalu ditinjau ulang).
  • Beban yang dikeluarkan jumlahnya bervariasi.
  • Keuangan dikendalikan dengan partisipasi para manajer dalam perencanaan dan pelaksanaannya.
  • Kinerja ditentukan dengan kemampuan manajer untuk menggunakan beban sesuai dengan jumlah yang dianggarkan.