Friday, 30 November 2012

Sistem landrent di indonesia

Raffles bermaksud menerapkan politik kolonial seperti yang dijalankan oleh Inggris di India. Kebijakan Daendels yang dikenal dengan nama Contingenten diganti dengan sistem sewa tanah (Landrent).

Sistem sewa tanah disebut juga sistem pajak tanah. Rakyat atau para petani harus membayar pajak sebagai uang sewa, karena semua tanah dianggap milik negara. Berikut ini pokok-pokok sistem Landrent.

  • Penyerahan wajib dan wajib kerja dihapuskan.
  • Hasil pertanian dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara bupati.
  • Rakyat harus menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai pemilik tanah.
  • Dalam pelaksanaannya, sistem Landrent di Indonesia mengalami kegagalan, karena:
  • sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda,
  • sulit menentukan luas sempit dan tingkat kesuburan tanah,
  • terbatasnya jumlah pegawai, dan
  • masyarakat pedesaan belum terbiasa dengan sistem uang.
Tindakan yang dilakukan oleh Raffles berikutnya adalah membagi wilayah Jawa menjadi 16 daerah karesidenan.

Hal ini mengandung maksud untuk mempermudah pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasai. Setiap karesidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh asisten residen.