Sabtu, 03 November 2012

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disusun berdasarkan TAP MPR RI No. XI/MPR/1998, UU NO.28/1999 dan Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/99 tentang petunjuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan  Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX6/8/2003 tentang Perbaikan Petunjuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri atas 3 sub sistem, yaitu Perencanaan Strategik, Rencana Kinerja Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam UU No.25/2004 pasal 1 kalimat ke-6, dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga, yang disebut dengan Rencana Strategik Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) akan disusun secara terinci dalam Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan untuk 1 tahun, sehingga kesimpulannya adalah bahwa Renstra tidak pernah disusun secara terinci dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Setelah penerbitan UU No.25/2004, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa instansi pemerintah harus mempersiapkan rencana kerja dan pembiayaannya. Berdasarkan PP Nomor 21/2004, penyiapan RKA-KL harus menggunakan tiga pendekatan, yaitu kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategik merepresentasikan langkah awal untuk melaksanakan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategik memperlihatkan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, aspek nasional dan global dalam penyusunan  sistem manajemen nasional. Dalam menyusun dan menyiapkan rencana strategik, orrganisasi harus:

  • Menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa rencana strategik merupakan keputusan mendasar, yang disiratkan sebagai pedoman kegiatan operasional organisasi, khususnya dalam pencapaian hasil organisasi.
  • Mengenali lingkungan dimana organisasi berinteraksi, khususnya kondisi pelayanan yang harus diberikan oleh organisasi kepada masyarakat.
  • Melakukan berbagai analisis yang bermanfaat bagi posisi organisasi dalam memperoleh kepercayaan konsumen.
  • Menyiapkan berbagai faktor pendukung yang diperlukan, khususnya dalam mencapai kemajuan operasional organisasi.
  • Menyiapkan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas pencapaian penerapan rencana strategik.