Sabtu, 03 November 2012

Mencapai good governance di indonesia melalui perencanaan

Implementasi prinsip-prinsip good governance telah bertransformasi dengan berbagai cara dalam lingkup pemerintah. Dalam sektor keuangan publik, sistem manajemen keuangan yang baik –termasuk perencanaan anggaran dan implementasi sistem– merupakan elemen kunci untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Perencanaan sebagai elemen pertama memainkan peranan penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang baik. Tujuan pemerintah dalam jangka pendek, menengah dan panjang diidentifikasi dan ditentukan pada awal proses ini.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dinyatakan dalam UU No.25/2004 merupakan suatu cara perencanaan pembangunan yang terintegrasi agar dihasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang tersebut menuntun pemerintah dalam membuat suatu perencanaan dan kebijakan penganggaran yang berkesinambungan.

Terdapat tiga jenis perencanaan pembangunan menurut UU No.25/2004:

  • Rencana Pembangunan Jangka Panjang / RPJP; merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 20 tahun
  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah / RPJM; merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 tahun
  • Rencana Pembangunan Tahunan, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP); mencakup jangka waktu 1 tahun
Rencana-rencana tersebut selanjutnya dijabarkan secara kuantitatif dalam APBN sebagai bagian dari Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang yang disusun berdasarkan tujuan dibentuknya negara Indonesia, Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program yang pada proses selanjutnya akan dijelaskan secara terinci dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara.